Sosok.co.id - Penurunan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Lampung memantik alarm keras dari DPRD. Di tengah antrean panjang biosolar yang masih terjadi sejak 2025, kebijakan pengurangan alokasi dinilai berisiko memperparah situasi, terutama menjelang arus mudik Lebaran.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi, meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Harus dikaji dan dibaca secara riil kebutuhan masyarakat. Jangan hanya melihat angka statistik. Tidak dikurangi saja sudah terjadi antrean, apalagi kalau dikurangi,” tegas Yusnadi, Rabu (18/2/2026).
Sepanjang 2025 hingga awal 2026, antrean biosolar masih menjadi pemandangan di sejumlah SPBU di Lampung. Kondisi itu menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap BBM bersubsidi, khususnya di daerah agraris seperti Lampung.
Sektor pertanian, nelayan, UMKM, hingga transportasi logistik menjadi pengguna utama biosolar. Karena itu, menurut Yusnadi, pengurangan kuota tanpa kajian mendalam berpotensi memukul sendi perekonomian rakyat.
BACA JUGA: Fraksi PKS DPRD Lampung Soroti Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur dalam APBD 2024
