Sosok.co.id - Kebijakan penurunan kuota BBM bersubsidi di Provinsi Lampung tak hanya dipersoalkan dari sisi dampak, tetapi juga dari sisi akurasi perhitungan kebutuhan. DPRD Lampung menilai, penyesuaian alokasi harus berbasis data riil konsumsi masyarakat, bukan sekadar angka serapan administratif.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi, menegaskan antrean panjang biosolar yang masih terjadi sejak 2025 menjadi indikator bahwa kebutuhan di lapangan belum terpenuhi secara ideal.
“Harus dilihat kondisi faktualnya. Jangan hanya berdasarkan laporan penyerapan. Realitanya, antrean masih terjadi di banyak titik,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Sebagai daerah agraris dan jalur logistik utama, Lampung memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap biosolar. Sektor pertanian, perikanan, UMKM, hingga angkutan barang menjadi pengguna dominan BBM bersubsidi tersebut.
Data dari Pertamina Patra Niaga mencatat kuota biosolar Lampung tahun 2026 sebesar 779.231 kiloliter atau turun 1,45 persen dibanding 2025. Sementara kuota pertalite tercatat 663.420 kiloliter, berkurang sekitar 11,41 persen dari tahun sebelumnya.
